Ilustrasi, sumber foto: Liputan6.com/Johan Tallo
Glx Tangkas - Presiden Joko Widodo "Jokowi" sampai dengan saat ini belum menyerahkan surat penunjukan penggantian Hadi Tjahjanto dari posisi Panglima TNI. Padahal, merujuk pada pergantian Panglima TNI yang lalu, Jokowi sudah menunjuk penggantinya tiga bulan sebelumnya.
Terkait hal ini, anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar Bobby Aditya Rizaldi, menduga nama panglima baru TNI belum diserahkan dikarenakan sekarang ini sedang dibahas siklus pembahasan anggaran di parlemen.
"Siklus pembahasan anggaran ini akan rampung di awal bulan Oktober. Sedangkan, Panglima TNI yang sekarang akan memasuki masa pensiun di bulan November. Mungkin bakal selesai jelang waktu itu. Tapi, kalau pergantiannya di saat pembahasan anggaran, maka akan membuat situasi menjadi kompleks," kata Bobby ketika berbicara kepada media, Senin (6/9/2021).
Akan tetapi, saat ditanya apakah benar calon Panglima TNI yang akan dipilih oleh Jokowi adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa, Bobby tidak bisa menjawab hal tersebut. Karena, pemilihan Panglima TNI menjadi hak prerogatif Presiden.
"Kami kan tidak bisa menebak-nebak, kecuali di dalam konstitusi, kami (DPR) yang mengajukan nama itu. Keterlibatan DPR dalam proses pemilihan Panglima TNI kan juga baru, khususnya pasca-reformasi 1998," tambahnya.
Sedangkan, saat ini aturan yang berlaku yaitu Presiden memilih Panglima TNI atas persetujuan dengan DPR. Menurut Bobby, hal itu tidak terlepas sosok Panglima TNI menarik perhatian luas dari publik.
"Posisi Panglima TNI bukan sekedar penguasa tiga matra, tetapi juga menjadi batu loncatan untuk menjadi tokoh politik besar di Tanah Air," ujarnya.
Akan tetapi, dalam pandangan analis militer dan pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie, seharusnya pemilihan Panglima TNI tidak perlu dicampuri oleh keterlibatan sipil. Ia menyentil sejumlah politikus yang melakukan endorse supaya Andika yang terpilih sebagai Panglima TNI. Mengapa para politikus endorse Andika?
Lembaga TNI tak boleh lagi dipolitisasi
Menurut Connie, sekarang ini sudah banyak lembaga dan kementerian yang dipolitisasi. Ia tak menginginkan lembaga TNI juga diperlakukan demikian.
"Makanya sejak awal saya sudah mengimbau anggota DPR dan MPR untuk melakukan revisi di dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 mengenai TNI, terutama tentang pergantian Panglima TNI," ujar perempuan yang meraih gelar doktor dari Universitas Indonesia (UI) ketika dihubungi, hari ini.
Ia menambahkan, Panglima TNI yang diangkat harus demi kebaikan organisasi TNI itu sendiri. Artinya, sudah tidak boleh lagi ada gerakan-gerakan senyap sehingga proses pemilihan sebaik apapun menjadi tidak lagi relevan.
Dulu, proses pemilihan Panglima TNI melibatkan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) TNI. Akan tetapi, proses tersebut tak lagi terjadi. Pemilihan Panglima TNI sepenuhnya tergantung presiden.
Namun, Connie menilai, lantaran terdapat aksi endorse yang dilakukan oleh sejumlah politikus, seolah-olah menimbulkan persepsi ada persaingan antar calon Panglima TNI.
"Yang perang adalah sipil-sipilnya atau parpol-parpol di baliknya yang ingin calonnya jadi (Panglima TNI)," imbuhnya.
Connie menyentil langkah yang dilakukan oleh politikus PDI Perjuangan (PDIP), Effendi Simbolon, yang menghubunginya dan memastikan Andika lah yang bakal dipilih Presiden menjadi Panglima TNI.
Salah satu kepala staf TNI diundang makan malam oleh ketum parpol
Lebih lanjut, Connie menerangkan bahwa ia mengaku mendengar sejumlah ketua umum parpol mengajak salah satu kepala staf TNI untuk makan malam. Bahkan, ia pun ikut diajak tetapi menolak.
"Ini kan jatuhnya sudah semacam kampanye dan saya tidak mengalami dalam pemilihan Panglima TNI yang lalu," ujar Connie.
Ketika dikonfirmasi apakah kepala staf TNI yang dimaksud berasal dari TNI AL, Connie membantahnya. Dugaan menguat kepala staf yang diundang merupakan Andika Perkasa.
Ia menduga, Andika di-endorse oleh sejumlah politikus karena ada jabatan lain yang ia bidik usai duduk sebagai Panglima TNI. "Bila hal itu sudah diketahui oleh DPR, lalu untuk apa dipilih atau diberhentikan sesuai dengan mekanisme di dalam UU Nomor 34 Tahun 2004," katanya.
Ia menambahkan, selama ini yang coba menggoda para calon Panglima TNI dengan kekuasaan justru berasal dari kalangan sipil. Dalam hal ini adalah para politikus.
"Tapi, mereka (calon Panglima TNI) kan juga manusia. Sementara, mereka sudah dibuat GR lebih dulu. Jadi, saya minta agar lembaga TNI tidak ikut dicampuri politik," imbuhnya.
Politikus klaim usia pensiunan perwira tinggi TNI akan diperpanjang
Hal lain yang Connie dengar dari Effendi Simbolon yaitu untuk usia pensiun prajurit TNI bakal diperpanjang. Jika di dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 usia pensiun prajurit TNI adalah 53 tahun, maka pemerintah sempat mengusulkan bakal diperpanjang hingga 58 tahun.
Andika sendiri diketahui segera memasuki masa pensiun pada 2022. Connie mengaku tidak setuju bila isi UU TNI direvisi hanya untuk memperpanjang masa jabatan seseorang.
"Ini menurut saya sudah tidak betul. Yang terjadi justru sekarang kontrol sipil akan terlihat berlebihan ke militer karena mereka tidak diam, partainya bergerak terus. Menurut parpol, penting bagi mereka memegang tokoh di angkatan militer," kata Connie.
Sedangkan, menurut Bobby, sampai dengan saat ini revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 belum dimasukan ke dalam daftar Prolegnas. Artinya, rencana untuk melakukan revisi usia pensiun belum akan terjadi dalam waktu dekat.
0 Comments